Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) saat ini sedang menyusun konsep kebijakan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penyusunan konsep tersebut akan melibatkan berbagai instansi agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Konsep itu bisa selesai dalam satu dua pekan ini, untuk kemudian ditetapkan dengan peraturan perundangan. "Bisa berupa Surat Keputusan Bersama, bisa juga berupa Inpres," ujar Menpan-RB EE.Mangindaan dalam rilisnya, Minggu (7/8/2011)
E.E. Mangindaan mengatakan, moratorium PNS akan dilakukan secara selektif dilakukan satu tahun, dan diharapkan dapat mewujudkan zero growth, atau menggantikan PNS yang pensiun yang tahun 2011 ini sebanyak 107.418 orang.
Jumlah itu akan dibagi ke dalam instansi pemerintah yang benar-benar membutuhkan pegawai, seperti pegawai Lapas, penyuluh, guru, tenaga kesehatan.
Moratorium PNS, lanjut Mangindaan, dilakukan sebagai bagian dari upaya mengatasi permasalahan kepegawaian sebagai dampak dari berbagai kebijakan sebelumnya. Pada tahun 2003 jumlah PNS tercatat 3,7 juta, dan tahun 2011 ini jumlahnya mencapai 4,7 juta (31 Mei 2011). Jumlah PNS Pusat sebanyak 916.493 (19,5%) dan PNS Daerah sebanyak 3.791.837 orang (80,5%).
Kondisi kepegawaian tersebut tidak lepas dari kebijakan otonomi daerah, telah terjadi penyerahan pegawai dari pemerintah pusat kepada daerah sebanyak 2,2 menjadi PNS daerah.Selain itu, pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS yang jumlahnya mencapai 46.021 orang, serta pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dari tahun 2005 – 2009 yang telah menacpai 899.866 orang.
"Belum lagi akan diangkatnya honorer menjadi CPNS, sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR," imbuhnya.
Selain itu, pemekaran daerah yang terjadi sejak tahun 2001 sampai 2009, tercatat sebanyak 7 provinsi dan 154 kabupaten/kota, juga berdampak pada penambahan PNS. Demikian juga dengan pembentukan satuan organisasi daerah (di luar PP No. 41/2007). Kebijakan peleburan,penggabungan, pembubaran kementerian atau lembaga, termasuk pembuatan undang-undang yang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga baru, juga telah meningkatkan permintaan PNS.
Mangindaan mengatakan semua itu membawa dampak sangat besar terhadap jumlah, komposisi dan distribusi yang tidak proporsional, serta penempatan PNS yang tidak sesuai dengan kompetensi.
Permasalahan kepegawaian dewasa ini antara lain menyangkut mismatch antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan. Akibat banyaknya tenaga administrasi, maka banyak pos-pos jabatan teknis juga diisi oleh tenaga administrasi. "Terjadi disparitas antara kebutuhan PNS dengan ketersediaan tenaga kerja di lapangan," pungkasnya. Permasalahan lain, distribusi PNS tidak proporsional dengan tugas fungsi organisasi pemerintah, sehingga kontribusi dan kinerja PNS belum mencapai standar yang diharapkan
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) hampir menyelesaikan pembahasan kuota CPNS 2011. Diperkirakan, akhir bulan ini kuota CPNS untuk seluruh instansi pusat dan daerah sudah keluar. Kuota ini, bakal diperebutkan oleh pendaftar CPNS baru dan tenaga honorer.
Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menuturkan, memasukkan skema pengangkatan tenaga honorer dalam rekrutmen CPNS tahun ini merupakan bagian skenario pengentasan ribuan tenaga honorer atau pegawai tidak tetap (PTT). "Kebijakannya seperti itu, tapi berapa persentase perbandingannya belum rampung," jelas Ramli.
Hingga kini, tenaga honorer yang belum diangkat berjumlah 569.922 orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua. Rinciannya, kategori I berjumlah 152.310 tenaga honorer. Sementara kategori II sebanyak 417.612 tenaga honorer. Kemungkinan, tenaga honorer yang bakal diangkat lebih dulu adalah tenaga honorer kelompok I yang selama ini digaji menggunakan APBN dan APBD.
Ramli menuturkan, tidak seluruh tenaga honorer gelombang I bakal diangkat menjadi CPNS tahun ini. "Komposisi yang bakal diisi diantaranya di bagian teknis," jelas Ramli. Sementara untuk pos-pos fungsional seperti tenaga guru dan kesehatan, sebagian bakal diambilkan dari pendaftar CPNS reguler. Dia menegaskan, penetuan komposisi kursi yang diperuntukkan bagi tenaga honorer bakal ditentukan bersamaan dengan penetapan kuota CPNS 2011.
Menurut Ramli, kuota CPNS untuk tenaga honorer bisa dipastikan lebih kecil ketimbang pendaftar reguler. Dia menjelaskan, pendaftar baru bakal tetap mendapatkan prioritas. Sebab, banyak tenaga honorer yang diangkat pemerintah daerah tidak memiliki kesesuai antara disiplin ilmu dengan bidang kerjanya.
Secara teknis, Kemen PAN dan RB belum menentukan mekanisme penerimaan CPNS bagi para tenaga honorer itu. Opsinya, para tenaga honorer itu bisa menjadi CPNS di antaranya dengan mengikuti tes tulis seperti rekrutmen CPNS pada umumnya. Tetapi, ada ketentuan lain, yakni tenaga honorer menyertakan surat keterangan. Dengan demikian, ketika tes nanti, mereka akan bersaing sesama honorer.
Meskipun kuotanya lebih kecil, Kemen PAN dan RB menyambut baik rencana pengentasan tenaga honorer ini. Dalam kesempatan sebelumnya, Men-PAN dan RB Evert Ernest Mangindaan mengkritisi profesionalisme para tenaga honorer. Dia menyebutkan, banyak tenaga honorer yang bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. "Saya menghimbau setelah seluruh tenaga honorer diangkat, pemerintah daerah tidak lagi ugal-ugalan mengangkat tenaga honorer," ujarnya. (Sumber:
Tribun News,
JPNN)
Bahan Pembelajaran Terbaik Lulus CPNS 2011
Source: 
